Swasembada Daging Tanggung Jawab Bersama

Oleh: Dedy Winarto, SPt

Penyediaan daging sapi Indonesia belum bisa lepas dari impor. Dengan populasi sapi potong nasional yang menurut departemen pertanian 2006 adalah 10,6 juta ekor, kemampuan sapi lokal dalam menyediakan daging hanya 252 ribu ton dalam setahun. Sementara angka konsumsi daging sapi nasional mencapai 365,5 ribu ton. Ada selisih 104,4 ribu ton atau setara 740 ribu ekor, sekitar 29% antara konsumsi dan kemampuan sapi lokal memproduksi daging.Sementara itu konsumsi daging di 2010 diperkirakan mencapai 414,1 ribu ton dengan produksi jika tanpa upaya percepatan akan turun menjadi 231,8 ribu ton. Selisih pun semakin besar yaitu 44% atau kekurangan 182,3 ribu ton, setara 1,29 juta ekor sapi. Penurunan antara lain disebabkan pemotongan sapi betina produktif yang masih tinggi mencapai 200 ribu ekor per tahun.Pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya diantaranya pencanangan Program Percepatan Pencapaian Swasembada daging sapi (P2SDS) oleh Menteri Pertanian Anton Apriantono 2007 lalu. Deptan berupaya mengembangkan sapi potong rakyat dengan melakukan peningkatan pengadaan sapi betina produktif dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 20 ribu ekor pada 2008 yang difokuskan pada 12 provinsi dan diperluas menjadi 18 provinsi.Tetapi kita belum lepas dari belenggu impor. Bahkan impor bisa kembali meningkat apabila kebijakan pemerintahan yang baru nanti tidak pro sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan.

Populasi belum Aman

Mengutip pernyataan guru besar Fakultas Peternakan UNIBRAW Iffar Subagyo, potensi sapi potong khususnya lokal masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan daging rakyat yang dari 220 juta lebih penduduk Indonesia, sapi potong hanya tersedia 13 juta ekor.Jika memang ingin mewujudkan swasembada daging, tentunya pemerintah seharusnya terus intensif meningkatkan populasi ternak di kalangan peternak. Perlu mensinkronkan antara kebijakan yang bersifat teknis dan non-teknis. Perlu dilakukan terobosan-terobosan konkrit dan dukungan fasilitas yang menggairahkan usaha peternakan nasional.Dukungan fasilitas yang harus ada diantaranya pendirian Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) hingga tingkat kecamatan, pembentukan dan pengaktifan kembali kelompok-kelompok tani ternak sebagai wadah komunikasi antar peternak serta tenaga penyuluh yang memadai di daerah-daerah untuk membantu mengarahkan para peternak dalam usaha budidaya peternakan. Hal ini dikarenakan peternakan di daerah masih banyak yang sulit mengakses informasi.Disamping itu, pemerintah juga harus mampu menyediakan bibit unggul yang terjangkau melalui Inseminasi Buatan (IB), transfer embrio (TE) dan penanganan kesehatan reproduksi. Menurut Direktur Budidaya Ternak Ruminansia, Ditjen Peternakan, Fauzi Luthan (2008) tingkat kelahiran ternak masih sangat kecil, sekitar 15,8% dari 3,1 juta ekor sapi induk yang ada.

Selengkapnya baca di Majalah Trobos edisi Oktober 2009

Redaksi by Dedy,S.Pt,M.Si
@ Oktober 2009